STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

1)    Kepala Badan

2)    Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.

3)    Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :

  1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
  2. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat.

4)    Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

  1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
  2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.

5)    Bidang Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :

  1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Evaluasi;
  2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

6)    Bidang Pemanfaatan SDA dan TTG, terdiri dari :

  1. Sub Bidang Pemanfataan SDA dan Prasarana Desa;
  2. Sub Bidang Pengembangan TTG.

1. Kepala Badan
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesekretariatan Badan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)Uraian Tugas Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut :

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
f. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna;
g. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
h. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
i. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Badan;
j. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
k. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Badan;
l. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
m. Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
o. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

2. Sekretariat
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, serta keuangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Sekretaris , adalah sebagai berikut:

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
c. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
e. Pengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
h. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
j. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
k. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
m. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

3. Sub Bagian Perencanaan
(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan perencanaan Badan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
d. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
c. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
d. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
e. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
f. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
g. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
h. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

5. Sub Bagian Keuangan
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penata Usahaan Administrasi Keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian serta membuat laporan secara berkala.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, adalah sebagai berikut:

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana di bidang keuangan;
d. Mempersiapkan bahan tunjangan hak-hak keuangan pegawai di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
e. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
f. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
g. Melaksanakan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

6. Bidang Ketahanan Masyarakat
(1) Bidang Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketahanan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan masyarakat;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan masyarakat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan masyarakat; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat, adalah sebagai berikut :

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Menyusun kebijakan teknis di bidang ketahanan masyarakat;
c. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang ketahanan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan masyarakat;
e. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan masyarakat;
f. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ketahanan masyarakat;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang ketahanan masyarakat;
h. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Sekretaris Badan.

7. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
(1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan masyarakat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan masyarakat;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat , adalah sebagai berikut

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana operasional dibidang kelembagaan masyarakat;
d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat ;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan masyarakat;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui kepala bidang.
8. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Manajemen Partisipatif
(1) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Managemen Partisipatif dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM dan Managemen Partisipatif.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDM dan managemen partisipatif;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sdm dan managemen partisipatif;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDM dan managemen partisipatif; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM dan Managemen Partisipatif, adalah sebagai berikut :

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sdm dan managemen partisipatif;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang pengembangan SDM dan managemen partisipatif;
d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM dan managemen partisipatif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM dan managemen partisipatif;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM dan managemen partisipatif;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDM dan managemen partisipatif;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan SDM dan managemen partisipatif;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui kepala Bidang.

9. Bidang Sosial Budaya Masyarakat
(1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial budaya masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial budaya masyarakat;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial budaya masyarakat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya masyarakat; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Sosial Budaya Masyarakat, adalah sebagai berikut:

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Menyusun kebijakan teknis di bidang sosial budaya masyarakat;
c. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang sosial budaya masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial budaya masyarakat;
e. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial budaya masyarakat;
f. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang sosial budaya masyarakat;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang usaha ekonomi rakyat dan teknologi tepat guna;
h. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

10. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat
(1) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat adalah sebagai berikut

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang motivasi dan swadaya gotong royongmasyarakat;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidangmativasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang marivasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui kepala bidang.

11. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
(1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang usaha ekonomi masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang usaha ekonomi masyarakat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang usaha ekonomi masyarakat; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, adalah sebagai berikut :
a.

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang usaha ekonomi masyarakat
d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang usaha ekonomi masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang usaha ekonomi masyarakat;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang usaha ekonomi masyarakat;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha ekonomi masyarakat;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang usaha ekonomi masyarakat;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui kepala bidang.
12. Bidang SDA dan Tehnologi Pedesaan
(1) Bidang SDA dan Tehnologi Pedesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya alam, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penerapan tehnologi pedesaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan tehnologi pedesaan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan sumber daya alam;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penerapan tehnologi pedesaan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang SDA dan Tehnologi Pedesaan, adalah sebagai berikut:

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
c. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang pemberdayaan SDA dan tehnologi pedesaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan peningkatan tehnologi pedesaan;
e. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang SDA dan tehnologi pedesaan;
f. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang penerapan tehnologi di desa;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang SDA dan tehnologi pedesaan;
h. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui sekretaris.

13. Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi
(1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan konservasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan konservasi;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan konservasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan konservasi; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi, adalah sebagai berikut:
a.

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana operasional Sub Bidang;
d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi SDA;
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang konservasi pedesaan;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan konservasi;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan konservasi;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDA dan Tehnologi Pedesaan.

14. Sub Bidang Pemanfaatan Tehnologi Pedesaan
(1) Sub Bidang Pemanfaatan Tehnologi Pedesaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemanfaatan tehnologi pedesaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan tehnologi pedesaan;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemamfaatan tehnologi pedesaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan tehnologi pedesaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang pemanfaatan Tehnologi Pedesaan , adalah sebagai berikut

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan tehnologi pedesaan;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana operasional di bidang pemanfaatan tehnologi pedesaan;
d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemanfaatan tehnologi pedesaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
a. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pemasyarakatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
b. Melaksanakan dan Mengevaluasi kajian Teknologi Tepat Guna;
c. Melakukan pembinaan dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna;
d. Menyusun rencana kegiatan kelompok yang menggunakan Tekonologi tepat Guna;
e. Menyusun petunjuk dan pedoman/bimbingan teknis tentang Teknologi Tepat Guna serta pemasyarakatannya;
f. Mengadakan pembinaan kepada kelompok-kelompok KP, TTG, Faksin yang menerima bantuan;
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas demi kelancaran pelaksanaan tugas;
Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan Desa;
Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
14. Pemberdayaan Pemerintahan Desa
(1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan pemerintahan desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan pemerintahan desa; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
c. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang pemberdayaan pemerintahan desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan desa;
e. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
f. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
h. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui sekretaris.
15. Sub Bidang Penguatan Pemerintahan Desa
(1) Sub Bidang Penguatan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penguatan pemerintahan desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan pemerintahan desa;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penguatan pemerintahan desa;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penguatan pemerintahan desa;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penguatan Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan pemerintahan desa;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana operasional di bidang penguatan pemerintahan desa;
d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penguatan pemerintahan desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang penguatan pemerintahan desa;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang penguatan pemerintahan desa;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang penguatan pemerintahan desa;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penguatan pemerintahan desa;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui kepala bidang.

16. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
(1) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan Desa;
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan Desa;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan Desa;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut:

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan Desa;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana operasional di bidang administrasi pemerintahan Desa;
d. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan Desa;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan Desa;
g. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan Desa;
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: