Pembahasan Kompensasi Mantan Sekdes di DPRD ENREKANG

Pembahasan masalah pembayaran kompensasi yang belum di bayarkan sampai saat ini untuk sekertaris desa yang totalnya sebesar Rp 150 juta rupiah untuk 26 sekertaris desa.Kompensasi ini di berikan karena sebanyak 26 sekertaris desa yang setiap orangnya nantinya kan menerima sekitar Rp 5 Juta sampai 20 Jta tergantung masa kerjanya.tersebut tidak dapat di akomodir dalam penerimaan CPNS kerena berbagai faktor salah satunya ialah faktor masalah umur.Hal itu terungkap dalam hearing anggota Komisi I DPRD Enrekang dengan pihak eksekutif, Kamis kemarin. Hearing yang dipimpin Ketua Komisi I, Nurman Amir didampingi Wakil Ketua DPRD, Mustamin serta Chairul Tahir. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Imran Bidohang beralasan, bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena anggaran kompensasi sebesar Rp90 juta masih kurang dari dana yang dibutuhkan yakni Rp150 juta. “Kita belum melakukan pembayaraan karena anggaran untuk kompensasi masih kurang Rp60 juta. Makanya kita akan anggarkan lagi di APBD perubahan,” jelasnya.

Anggota Komisi I, Sainal mengharapkan agar biaya kompensasi tersebut segera dibayarkan, karena itu merupakan hak para mantan Sekdes. Apalagi, beberapa hari ke depan akan memasuki bulan Ramadan sehingga kebutuhan hidup membengkak. “Tidak ada alasan untuk tidak membayar hak kompensasi mantan sekdes. Jika memang dana kurang bisa dibayarkan secara bertahap karena saat ini mereka sangat membutuhkan dana tersebut,” harap Sainal. Hal sama disampaikan Anggota Komisi I lainnya, Banteng. Menurutnya dana yang ada segera dibayarkan saja dengan nominal 50 persen, untuk kekurangan dananya akan dibahas ulang di APBDP,” jelas Banteng. Terkait usulan ini, Imran menjelaskan bahwa pihaknya sudah pernah memikirkan untuk membayar setengah dari hak para mantan sekdes tersebut, hanya saja sesuai Permendagri 50/2007 menyatakan dana kompensasi mantan sekdes harus dibayarkan sekaligus. Dijelaskannya, dana pembayaran kompensasi mantan sekdes nominalnya berragam sesuai dengan masa kerja mereka antara Rp5 juta hingga Rp20 juta. “Jika memang DPRD mau membuat rekomendasi untuk pembayaran dilakukan secara bertahap akan kita lakukan. Kami tidak melakukan pembayarannya secara bertahap karena terbentur dengan aturan yang berlaku,” tambahnya. Pihak DPRD melalui Ketua Komisi I Nurman Amir mengaku akan membicarakan permasalahan ini ditingkat komisi untuk mencari jalan keluar terbaik dengan melibatkan pihak eksekutif.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: